DEPOK- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tegas memberantas premanisme. Dia menuturkan bahwa Negara tidak boleh kalah dengan praktik dan tindakan premanisme seperti yang terjadi di Harjamukti, Cimanggis dimana satu mobil polisi dibakar oleh sejumlah orang.
“Ya yang pertama bahwa kita ini kan bicara persoalan premanisme, karena kita bicara premanisme kita bicaranya premanismenya bukan kelembagaannya, karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya. Maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara,” katanya, Rabu 23 April 2025.
Dedi menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakuan bukan atas nama kelembagaan tetapi perorangan. Sehingga proses hukumnya berdasarkan perorangan, bukan hukum kelembagaan.
“Pertama bahwa tindakan itu kan sifatnya perorangan, bukan kelembagaan. Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan,” ujarnya.
Dia menyontohkan, ketika ada pegawai dinas melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, maka tidak berarti dinasnya dibubarkan. Terkecuali jika dinasnya sudah menyatakan diri.
“Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan bukan kelembagaan,” tegasnya.
Satgas Anti Premanisme
Terkait Satgas Anti Premanisme, saat ini sudah berjalan. Didalamnya terdapat unsur TNI-Polri dengan maksud membangun harmoni sehingga ketika melakukan penindakan berada pada sikap yang sama.
“Gini, kan Satgas anti premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas, kan begitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse kan sama, cuma pendekatannya adalah kalau di Satgas itu ada unsur TNI nya. Karena unsur TNI nya, untuk apa? membangun harmoni antara kedua duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama,” katanya.
Satgas ini sudah berjalan. Hanya saja dari sisi pembiayaan sedang dirumuskan teknisnya. Karena pembiayaan di TNI dan Polri terpisah sehingga sedang dirumuskan mengenai sisi pembiayaan di tiap kabupaten/kota.
“Sudah berjalan, kemudian dari sisi pembiayaan itu tadi kami sedang merumuskan teknik pembiayaannya ya kan. Karena ini kan Satgas terpisah dengan pembiayaan Polres, terpisah dengan pembiayaan Kodim, nah sehingga kami lagi merumuskan pembiayaan untuk setiap Kabupaten Kota, kan operasionalnya harus ada pembiayaannya, ada posko nya, ada mobil operasional tambahannya, kan ini yang akan ditata oleh kita,” pungkasnya.
