DEPOK- Wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi belakangan ini kembali mengemuka dan menyita perhatian publik. Dimana DPRD Jabar mengusulkan membentuk lima provinsi baru. Yaitu Provinsi Sunda Galuh, Sunda Priangan, Sunda Pakuan, Sunda Taruma/Bagasasi, dan Sunda Caruban.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna mengatakan bahwa wacana tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, pemekaran wilayah harus mengenuhi berbagai aspek
“Apa semudah itu. Kalau misalnya wacana ya silahkan saja. Namun kan harus mengenuhi berbagai aspek ya. Kajian-kajiannya tentu sampai hari ini juga kan nampaknya belum ya,” katanya di Depok, Senin (4/8/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, selain adanya kajian diperlukan juga memoratoroum. Harus dilihat apakah memang lebih efektif dalam mengelola tata kelola pemerintahan berbasis program kemasyarakatan melalui regulasi.
“Lalu apakah itu akan jauh lebih efektif? Itu kan tentu harus dihitung secara cermat ya,” ujarnya.
Dia pun berpendapat bahwa wacana tersebut belum tepat untuk saat ini. Karena semua hal harus dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan pemekaran.
“Ya sementara menurut saya tidak dulu lah saat ini. Ya karena kan pasti nanti pemerintahan harus disiapkan juga ya. Itu kan pasti juga akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kemudian juga legislatifnya, hal-hal yang lain,” ungkapnya.
Pradi melanjutkan, yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kemampuan untuk menghadirkan, atau mendatangkan investment ke Jawa Barat.
“Atau orang berinvestasi di Jawa Barat, kan sudah terlihat untuk periode ini saja baru beberapa pekan ini kan sudah nilainya bisa kita tahu ya, sudah banyak, lebih dari Rp 70 triliun investasi di Jabar,” katanya.
Dia mengaku optimis, di tahun-tahun selanjutnya akan jauh lebih meningkatnya.
“Yang paling penting menurut saya sekarang malah kalau mau dimekarkan itu desa atau kelurahan,” ucapnya.
Pradi menilai itu jauh lebih untuk dibahas. Karena ada beberapa wilayah yang sudah tak ideal dalam memberikan layanan karena jumlah penduduk yang cukup padat.
“Misalnya Depok nih, satu kelurahan itu ada yang harus melayani lebih dari 50 ribu orang. Nah ini kan kita hitung idealnya dari sisi pelayanan. Nah itu menurut saya mungkin. Di desa juga demikian. Dia cukup luas, jauh, tapi ternyata memang harus dilayani oleh satu desa. Nah itu mungkin kita pertimbangan, kita lihat nanti. Yang konkret ya di Depok lah ini kita tahu sendiri, begitu padat, apakah memang itu saudah ideal? Itu yang perlu dipikirkan ke depan,” pungkasnya.
