DEPOK- Sekretaris Komisi C DPRD Depok, Mazhab HM angkat bicara soal pernyataan anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hengky yang menyebut adanya anggaran Kopi Liong senilai Rp 1 miliar. Anggaran tersebut lalu disandingkan Hengky dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Menyikapi statemen dari Bung Hengky terkait dengan yang katanya ada temuan Kopi Liong, itu sebetulnya lebih kepada anggaran makan minum (mamin) yang kemudian diperbangingkan dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” kata Mazhab, Rabu (6/8/2025).
Dia membeberkan bahwa anggaran tersebut disahkan oleh Wali Kota-Wakil Wali Kota 2016-2024 yaitu Mohammad Idris- Imam Budi Hartono (IBH). Bahkan, kata dia, PKS yang mengusung pasangan tersebut juga ikut menyetujui anggaran Kopi Liong saat itu.
“Sejatinya itu adalah anggaran yang disahkan oleh wali kota sebelumnya berasal dari PKS dan wakilnya dari PKS, dan di Badan Anggaran pun ada dari Fraksi PKS. Pertanyannya kenapa ributnya baru sekarang, kenapa saat itu ikut mengesahkan. Jadi ngga linier dengan pernyataan Bung Hengky sebagai anggota dewan dari PKS,” ucapnya heran.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan bahwa pernyataan Hengky mengenai anggaran Kopi Liong dengan program RTLH sangat tidak relevan. Dia membuka data bahwa, anggaran RTLH saat kepemimpinan Idris-Imam mencapai Rp 30 miliar lebih. Sedangkan tahun 2025 ini hanya Rp 25 miliar.
“Yang sesungguhnya juga pemerintah yang sebelumnya juga tidak abai dengan program RTLH yang mana 2024 saja mengangarkan Rp 31 Miliar untuk RTLH. Tahun 2025 ini ada Rp 25 miliar lebih untuk RTLH, jadi jangan berpikiran pemerintah abai terkair hal itu hanya karena ada satu, dua orang yang RTLH-nya belum tertangani,” ungkapnya.
Mazhab pun berbalik tanya mengapa Hengky baru mempermasalahkan mengenai anggaran Kopi Liong yang dikorelasikan dengan program RTLH di tahun 2025 ini. Seharusnya, usulan untuk RTLH sudah sejak jauh hari dilakukan.
“Biasanya yang namanya RTLH kejadiannya sudah lama, sudah kemarin-kemarin. Pertanyaan baliknya, kenapa Bung Hengky tidak urus, kenapa tidak diusulkan, kenapa pengajuannya tiba-tiba. Kecuali kena bencana baru kita melakukan persoalan mendesak. Artinya, kita sebagai anggota dewan harus respon terhadap kejadian di lingkungan,” tanyanya heran.
Dia menegaskan, jangan karena ada satu atau dua rumah yang belum terakomodir kemudian menilai pemerintah abai terkait kebutuhan dasar warganya. Mazhab pun menantang Hengky untuk bicara berdasarkan data valid.
“Jangan ngga diusulkan 1 atau 2 rumah kemudian pemerintah dianggap abai terhadap persoalan kebutuhan primer warga. Jadi, menurut hemat saya ayuk bicaralah dengan data, ngga apple to apple anggaran mamin Rp 1 miliar dibanding dengan program RTLH 2024 Rp 30 miliar kemudian tahun ini Rp 25 miliar. Mamin itu untuk 1 tahun,” pungkasnya.
