DEPOK- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, hal itu berpotensi mencederai hak demokrasi rakyat.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Sumber Daya DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, sikap politik tersebut ditegaskan sejalan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
“Sikap politik kami berkaitan dengan isu politik hari ini, yaitu rencana atau usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kami dengan tegas menolak rencana tersebut,” katanya, Sabtu (10/1/2026).
Dikatakan, penolakan DPC PDI Perjuangan Kota Depok sejalan dengan sikap resmi DPP. Ikra menyebut, wacana tersebut berpotensi membuka ruang praktik politik transaksional yang dibungkus dengan dalih efisiensi dan konstitusionalitas.
“Kami searah dengan apa yang disampaikan oleh DPP, kami menolak rencana itu. Jangan sampai ini menjadi upaya bagi-bagi jabatan atau arisan kekuasaan dari tingkat pusat hingga daerah, yang kemudian diselubungi argumentasi seolah-olah konstitusional dan peduli pada efisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, narasi efisiensi yang kerap dijadikan alasan utama dalam wacana tersebut tidaklah tepat. Jika pemerintah benar-benar berorientasi pada efisiensi anggaran, seharusnya langkah itu sudah dilakukan sejak awal.
“Kalau memang rezim ini peduli pada efisiensi, sejak awal seharusnya tidak memperbanyak menteri dan kementerian. Jadi ini bukan soal efisiensi, juga bukan soal konstitusional atau tidak konstitusional,” tegasnya.
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak fundamental rakyat. Dan ditegaskan bahwa hak itu tidak boleh dihilangkan.
Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, hak memilih pemimpin justru menjadi satu-satunya ruang partisipasi politik yang masih dimiliki rakyat.
“Bagi kami ini soal jangan sampai hak-hak rakyat terus diambil. Hak atas kesehatan diambil, hak atas pendidikan diambil, kebun diambil, tanah diambil. Lalu satu-satunya hak yang tersisa, yaitu hak memilih pemimpin, juga ingin diambil. Itu yang kami tolak,” pungkasnya.
