DEPOK- Untuk pertama kalinya Kota Depok dinyatakan menjadi kota toleran. Hal ini berdasarkan survey yang dirilis Setara Institute dimana peringkat Kota Depok naik 16 dalam Indeks Kota Toleran (IKT). Wali Kota Depok Supian Suri mengucap syukur atas kenaikan peringkat tersebut.
“Iya saya baru dapat kabar kemarin ya dari Bu Linda (Kepala Bakesbangpol Depok), bahwa Setara Institute sudah merilis untuk Indeks Kota Toleran. Makanya saya sempat mengundang dari Setara Institute apa sih yang menjadi catatan terhadap Depok sampai masuk kota paling intoleran ya kemarin, atau 10 besar di paling intoleran, terus paling bawah lagi gitu ya, jadi apa sih yang membuat itu kita diskusi banyak,” katanya, Sabtu (31/5/2025).
Dari pertemuan itu, pihaknya mendapat sejumlah catatan mengenai apa yang menjadikan Depok sebagai kota intoleran sebelumnya. Misalnya dari sisi pengambilan kebijakan dan yang lainnya. Supian membeberkan, ada beberapa program atau kebijakan yang dianggap kurang tepat sehingga itu tidak bisa dilakukan lagi di masa kepemimpinan dirinya bersama Chandra Rahmansyah.
“Sehingga dari situlah kita mulai membuat program atau kegiatan yang memang disesuaikan. Karena itu ternyata punya dampak terhadap masuk kategori Depok yang kota intoleran misalkan seperti itu, jadi ada beberapa hal yang memang kita coba sesuaikan,” ujarnya.
Sayangnya Supian enggan menjelaskan catatan apa saja yang diberikan Setara Institute soal kebijakan masa lalu yang dianggap salah.
“Tapi ya saya juga Alhamdulillah, sekali lagi progressnya naik 16 tingkat, ya itu menjadi satu kebanggaan lah buat kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat,” harapnya.
Supian mengatakan, keberhasilan Depok lolos dari label kota intoleran tak lepas dari dukungan dan kolaborasi banyak pihak. Mulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, masyarakat, termasuk instansi-instansi vertikal atau kesatuan yang ada di wilayah Depok.
“Secara umum bahwa Depok ini milik semua, semua harus dapat ruang yang sama, semua juga dapat perhatian yang sama, semua harus dirangkul, semua harus ke bagian dari satu keluarga, intinya itulah. Kalau satu keluarga tidak ada yang merasa dipisahkan, tidak ada merasa dimarjinalkan atau semua ruang yang sama, rasa-rasanya bahasa kalimat intoleran udah enggak enggak ada lagi disitu,” katanya.
Dia menyadari, bahwa kepemimpinannya saat ini baru ‘seumur jagung’, sehingga ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Menurutnya, pemerintah tidak bisa melihat dari sisi kacamata sepihak.
“Kita baru melangkah lah, belum banyak kita melakukan, sehingga ini kita terus harus mengevaluasi terus, apa yang menjadi program. Sebab bisa jadi program yang kita rencanakan ternyata bagian dari yang masuk kategori intoleran, makanya kita harus terus berkomunikasi. Kita harus bisa melihat masukan dari banyak pihak, termasuk di dalamnya tadi saya sebut Forkopimda, stakeholder, termasuk masyarakat,” ucapnya.
Dia akan lebih seringa membuka ruang komunikasi termasuk saran demi kemajuan Kota Depok. Dia ingin semua warga Depok menjadi bagian dari keluarga besar kota ini.
“Kita ingin sekali lagi orang Depok, semuanya warga Depok merasakan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar di Kota Depok, punya tanggung jawab yang sama, kecintaan yang sama terhadap kotanya. Sehingga tidak mengizinkan atau tidak rela, bila ada program atau kegiatan atau kebijakan yang pada akhirnya membuat mereka tidak nyaman dalam konteks intoleran,” pungkasnya.
