DEPOK- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), skor untuk Pemkot Depok tahun 2025 adalah 72,85. Skor itu naik sekitar 10 poin dari sebelumnya yang hanya 62.
Direktur Korsupi Wilayah 2 KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang mengatakan, skor 72,85 itu diraih Pemkot Depok saat kepemimpinan Supian Suri- Chandra Rahmansyah.
“Memang mengalami kenaikan, terima kasih pak wali. Ini skor yang tadi start-nya 62, walikotanya dulu siapa? Oh yang lama. Nah berarti dibawah kinerja pak wali Supian Suri naiknya signifikan. Kurang lebih 10 digit,” kata Bahtiar saat acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kota Depok 2027 di Aula Gedung Dibaleka II, Rabu (28/1/2026).
Walaupun mengalami peningkatan, namun Ujang mengingatkan agar Pemkot Depok tidak berpuas diri. Hasil tersebut harus bisa menjadi pemicu semangat untuk lebih baik.
“Tapi jangan sampai dipuji terus dilonggarkan ya. Pimpinan begitu dipuji akhirnya mulai dilonggarkan semua. Tali sepatu dilonggarkan, resleting dilonggarkan, baju dilonggarkan semua,” ujarnya.
Ujang menuturkan bahwa skor72 itu masih dalam kategori rentan. Namun dia tetap mengapresiasi karena Supian-Chandra mampu memperbaiki kinerja kurang dari setahun. DIharapkan Kota Depok mampu tembus hingga skor 78.
“Menjadi lebih baik dari 62 menjadi 72. Sekali lagi saya apresiasi. Namun 72 ini masih dalam kategori rentan, yang kita harapkan Kota Depok ini yang sekarang ini sudah terintegrasi dengan Ibu Kota Jakarta kita berharap 78 skornya” harapnya.
Dengan skor tersebut, itu menunjukkan bahwa Kota Depok terjaga dalam melaksanakan tugas, dan laporan terjaga memberikan pelayanan publik. Kemudian juga integritas dan transparansinya bagus. SPI ini mencakup keberadaan dalam hal pelayanan publik.
“Jadi kira-kira Kota Depok ini yang masyarakat rasakan itu seperti apa integritasnya itu dalam memberikan pelayanan? Kemudian integral leadership-nya, baik dari walikota, wakil walikota hingga inspektur, kepala dinas sampai kepada titik bidangnya,” ungkapnya.
Dalam survei ini, pemimpin harus bisa memberikan contoh, memberikan arahan dan memberikan pengawasan kepada jajarannya.
“Kemudian integritas kepada sistem yang dibangun untuk memberikan pelayanan publik. Mungkin nanti salah satunya transparan tidak? Akuntabel tidak? Kemudian yang keempat integritas masing-masing personilnya. Pegawainya pada bidang masing-masing,” tukasnya.
Kempat variabel itu dinilai menggunakan metode survei. Rerspondennya dibagi tiga kelompok. Yakni internal selaku pemberi pelayanan dalam hal eksekutif dan legislatif.
Kemudian penerima pelayanan, yakni masyarakat. Berikutnya adalah pemerhati, seperti akademisi maupun dewan dan sebagainya.
Ujang menuturkan, KPK mendapat mandat untuk edukasi pencegahan korupsi. Sehingga tugasnya tidak hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) saja.
“Nah ini makanya kita keliling terus ya, supaya bapak ibu semua tidak jadi sasaran OTT, tapi kadang-kadang kan sembunyi-sembunyi,” pungkasnya.
