DEPOK24JAM, – Kota Depok menempati posisi terbawah dalam riset studi sebagai kota toleran Setara Institute. Posisi tersebut menunjukan Depok menjadi kota paling tidak toleran.
Menempati posisi paling buncit dalam indeks kota toleran (IKT) yakni ke-94 yang dirilis Setara Institute. Direktur Eksekutif Setara Institut, Ismail Hasani membeberkan alasan-alasannya.
Ismail Hasani menyebut, persoalan yang paling utama ditetapkannya Depok pada posisi buncit riset Setara Institute tersebut lantaran adanya produk hukum yang diskriminatif.
Dia Wali Kota Depok yang dinilai tidak terbuka dengan keberagaman. Kemudian mencontohkan bagaimana Wali Kota Depok secara tiba-tiba memerintahkan menyegel sebuah masjid.
“Jadi bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik walikota yang tidak toleran,” kata Ismail Hasani dikutip dari Merdeka.com, Kamis, 31 Maret 2022.
Kemudian, Ismail Hasani menilai intoleransi itu justru muncul dari pemimpin Kota Depok itu sendiri. Dia mengatakan, apa yang terjadi di Kota Depok kerap berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para pemerintah kota-kota lain.
“Jadi lawan dari pemimpin-pemimpin yang toleran adalah pemimpin-pemimpin yang intoleransi. Dan itu terjadi di Depok, kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan,” tuturnya.
Alasan lain yang dibeberkan Ismail Hasani, Kota Depok dalam 20 tahun terakhir mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas yang terjadi di lingkungannya. Dimana menurutnya Depok itu cenderung pada satu warna agama.
“Jadi di Depok warna religiusitas agama which is Islam itu sangat dominan mewarnai banyak ruang-ruang publik, mewarnai bahkan sektor-sektor properti, kita bisa simak Perumahan Islami dan sebagainya,” beber Ismail Hasani.
Hal itu menurutnya bagian dari proses segregasi yang dipicu oleh kepemimpinan politik di tingkat lokal.
“Jadi dengan berat hati memang dari semua variabel yang kita catat, yang bisa menyelamatkan Depok hanya masyarakat sipil, ada sejumlah elemen-elemen masyarakat sipil yang mendorong promosi toleransi tapi itu tidak bisa membantu pada variabel produk hukum daerah, RPJMD, dan kepemimpinan politiknya,” ujarnya.
