DEPOK24JAM, – Wali Kota Mohammad Idris mengaku surat interpelasi yang diajukan DPRD Depok terhadapnya belum dia terima.
Namun, kendati surat interpelasi yang diajukan DPRD Depok belum diterimanya, Mohammad Idris mengaku siap memberikan keterangan kepada DPRD Depok.
“Belum sampai ke saya itu, saya baru dengar-dengar media saja. Belum tahu, saya belum tahu (persoalan interpelasi),” ucap Mohammad Idris terkait interpelasi yang diajukan DPRD Depok dikutip DEPOK24JAM dari detik.com, Selasa, 24 Mei 2022.
Idris menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap memberikan keterangan terkait Kartu Depok Sejahtera (KDS) jika diminta, yang menurutnya telah dilakukan secara transparan.
” Kita transparan kok, nggak ada yang ditutup-tutupi, pendaftaran semuanya. Yang namanya KDS ya kan, apa sih permasalahannya, kita jelaskan nanti semuanya,” tuturnya.
38 Anggota DPRD Ajukan Hak Interpelasi
Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan mengajukan mosi tidak percaya dan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra.
Ke-38 anggota DPRD Kota Depok yang akan mengajukan mosi tidak percaya tersebut berasal dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP, dan PSI.
Dalam pernyataan sikapnya yang dilakukan di Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Senin, 9 Mei 2022, juru bicara (jubir) 38 anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan, KDS bukan program partai, melainkan program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dibahas dan disetujui DPRD Kota Depok.
Dengan tegas, Babai pun mengatakan bahwa anggaran yang dipakai untuk program KDS tersebut merupakan uang negara yang berasal dari APBD Kota Depok.
“Bukan uang Wali Kota atau Wakil Wali Kota Depok dan bukan juga uang PKS. Jangan dipolitisasi atau KDS digunakan untuk kegiatan politik PKS,” tegas Babai Suhaimi, dikutip dari Republika.co.id, Senin, 9 Mei 2022.
Lebih lanjut, Babai pun mempertanyakan dominasi warna oranye yang merupakan warna khas PKS serta adanya foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam KDS tersebut.
“Saya tidak pernah menemukan kartu-kartu serupa di daerah lain yang warnanya disesuaikan dengan warna partai dan juga ada foto wali kota, bupati, atau gubernur,” ungkap Babai.
“Presiden saja tidak pasang foto di Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KDS itu progam Pemkot Depok, mestinya kartunya berlogo Pemkot Depok dan berwarna biru,” imbuhnya.
Babai menyebut, KDS semestinya disalurkan ke seluruh warga prasejahtera di Kota Depok untuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pembimbing rohani, bantuan santunan kematian, dan bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH).
Namun, dia mengatakan bahwa KDS yang diluncurkan Wali Kota Depok Mohammad Idris pada 15 September 2021 tersebut tidak jelas bentuk bantuannya, berupa uang Rp 250 ribu per bulankah atau berbentuk barang.
