DEPOK– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana melakukan restrukturisasi besar-besaran di Bank BJB. Langkah ini diambil menyusul kasus korupsi yang mengguncang bank milik Pemprov Jawa Barat dan Banten tersebut.
“Kami ingin melakukan restrukturisasi, bukan hanya soal siapa yang menjabat, tapi juga strukturnya. Kami akan menyusun ulang organisasi agar lebih ramping dan efisien,” ujar Dedi usai rapat koordinasi di Depok, Selasa (11/3/2025).
Dedi mencontohkan, nantinya jabatan direktur utama cukup diisi satu orang, direktur hanya tiga orang, dan komisaris juga tiga orang. Jabatan wakil direktur akan dihapus, serta jumlah cabang pun akan dikurangi.
“Misalnya, direktur cukup tiga orang, satu dirut, komisaris juga tiga. Struktur jabatan yang tidak perlu, seperti wakil-wakil direktur, akan dihilangkan. Begitu juga jumlah cabang yang terlalu banyak, akan kita rampingkan,” jelasnya.
Selain itu, Dedi menyoroti biaya operasional Bank BJB yang dinilai terlalu besar, mencapai 90 persen. Ia menargetkan efisiensi hingga turun ke angka 45 persen agar bank bisa lebih sehat dan mendapat kepercayaan publik.
“Kalau struktur sudah ramping, biaya operasional lebih efisien, maka bank akan tumbuh dan kepercayaan publik akan meningkat,” tambahnya.
Dedi juga menegaskan bahwa ia tidak akan membawa kepentingan politiknya ke Bank BJB. Baginya, bank ini harus dikelola secara profesional, bukan dijadikan alat politik elektoral.
“Meskipun saya politisi, saya pastikan tidak akan menggunakan pengaruh politik saya di Bank Jabar. Tidak ada satu pun tim sukses saya yang masuk ke sana. Semua harus profesional,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, Dedi mengatakan Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas akan mengambil langkah-langkah strategis di forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Saat ditanya lebih lanjut soal kasus korupsi yang terjadi, Dedi enggan berkomentar banyak. “Itu sudah jadi ranah KPK, kita serahkan sepenuhnya kepada mereka,” pungkasnya.
