DEPOK- Pemerintah Kota Depok menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan dilakukan dengan cara bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti oleh pejabat di lingkup Pemkot Depok beserta pasangannya.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, pencegahan korupsi harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Dia menyebut sekitar 10 persen dari total kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan keluarga pelaku, terutama pasangan atau kerabat dekat.
“Kalau dilihat dari data, dari 1.700 pelaku di KPK, sekitar 170 kasus itu melibatkan pasangan, umumnya istri. Artinya, kontribusi keluarga pada potensi korupsi itu ada di angka 10 persen. Kalau kita bisa cegah melalui keluarga, potensi ini dapat ditekan,” katanya, usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas untuk pejabat Pemkot Depok, Rabu (18/6/2025).
Dikatakan, dalam banyak kasus korupsi, pasangan atau keluarga dekatlah yang menjadi pemicu, bahkan ikut menikmati hasil korupsi. Karenanya, keterlibatan keluarga dalam kegiatan edukasi antikorupsi dinilai krusial.
“Kenapa pasangan diajak? Karena pada beberapa kasus, pasangan justru menjadi pendorong, atau malah ikut menikmati uang hasil korupsi. Jadi, jika keluarganya kuat dan paham, dorongan itu bisa dihindari,” ujarnya.
Bimtek ini diikuti para pejabat Pemkot Depok bersama pasangan masing-masing sebagai bentuk komitmen moral bersama membangun keluarga berintegritas. Ditegaskan, budaya antikorupsi idealnya dimulai sejak dari rumah tangga. KPK selama ini mengampanyekan sembilan nilai dasar antikorupsi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
“Nilai ini tidak cukup hanya dihafal, tapi harus dibiasakan dalam keseharian keluarga. Rumah tangga adalah pondasi awal dari integritas pribadi,” tukasnya.
Selain keluarga pejabat, KPK juga akan menyasar kalangan pengusaha dan anggota DPRD. Pencegahan tak hanya fokus pada birokrat, melainkan juga pada pemberi gratifikasi.
“Pejabatnya dijaga integritasnya, tapi kalau pengusahanya tetap rajin kasih amplop, ya sama saja. Makanya dunia usaha juga kami kumpulkan, begitu juga dewan dan komunitas perempuan,” ujar Wawan.
Di tempat yang sama, Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, siap berkomitmen mendukung penuh program KPK. Saat ini Pemkot Depok meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali berturut-turut tak boleh menjadikan jajarannya cepat puas.
“Ini menjadi pengingat agar kita tidak lengah. Penataan keuangan dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban harus benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ditegaskan, Pemkot Depok terus menindaklanjuti rekomendasi dari BPK secara konsisten untuk menghindari catatan berulang di tahun-tahun mendatang.
