DEPOK24JAM – PT Pos Indonesia (Persero) mengumumkan ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2024 Seri A-C transaksi ke-6 yang seharusnya dibayarkan pada Jumat, 7 Juli 2026.
Berdasarkan laporan informasi material yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai kewajiban pembayaran yang tidak dapat dipenuhi Pos Indonesia mencapai Rp24.118.750.000 (sekitar Rp24,1 miliar). Penundaan pembayaran ini telah dikonfirmasi oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat tertanggal 7 Juli 2026.
Sukuk yang Baru Dicatatkan
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Januari 2025. Instrumen ini terdiri dari tiga seri dengan profil risiko dan tenor yang berbeda.
- Seri A (SIPOST01ACN1): Nilai nominal Rp100 miliar dengan imbal jasa Rp8,5 miliar dan jangka waktu 3 tahun.
- Seri B (SIPOST01BCN1): Nilai nominal Rp750 miliar dengan imbal jasa Rp73,125 miliar dan jangka waktu 5 tahun.
- Seri C (SIPOST01CCN1): Nilai nominal Rp150 miliar dengan imbal jasa Rp14,85 miliar dan jangka waktu 7 tahun.
Dengan total nilai nominal Rp1 triliun, sukuk ini menarik minat investor institusional maupun ritel sejak pencatatannya. Lembaga pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat A(idn) untuk sukuk tersebut, yang mencerminkan kualitas kredit pada kategori investment grade.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali amanat yang bertugas mewakili dan menjaga kepentingan para pemegang sukuk.
Masalah Likuiditas Mendesak
Iwan Gunawan, Corporate Secretary PT Pos Indonesia, melalui surat resmi perusahaan, mengungkapkan bahwa ketidakmampuan pembayaran tersebut disebabkan oleh kondisi kas perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan likuiditas yang dihadapi BUMN berusia 134 tahun ini. Pos Indonesia juga telah mengirimkan permohonan penundaan pembayaran kepada KSEI pada hari yang sama melalui surat nomor 63225/KU.00/VII/2026.
KSEI Tegaskan Penundaan Pembayaran
Respons cepat dari KSEI datang pada 7 Juli 2026 dengan menerbitkan surat nomor KSEI-4824/DIR/0726 yang mengonfirmasi penundaan pembayaran imbal jasa ke-6 untuk ketiga seri sukuk berikut:
- SIPOST01ACN1 (Seri A)
- SIPOST01BCN1 (Seri B)
- SIPOST01CCN1 (Seri C)
Penundaan tersebut berlaku untuk pembayaran yang semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026. Ini merupakan pembayaran imbal jasa ke-6 sejak sukuk mulai berjalan, yang menunjukkan pembayaran sebelumnya telah dilakukan sebelum akhirnya perusahaan mengalami kendala likuiditas.
Berdasarkan permintaan KSEI tertanggal 29 Juni 2026 dengan nomor KSEI-16569/JKU/0626, Pos Indonesia diminta melakukan pembayaran paling lambat pukul 14.00 WIB pada 7 Juli 2026. Namun hingga batas waktu tersebut perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Dampak pada Pemegang Sukuk
Gagal bayar pada pembayaran imbal jasa transaksi ke-6 ini berpotensi berdampak signifikan terhadap ribuan investor sukuk PT Pos Indonesia, terutama investor institusional maupun ritel yang berinvestasi pada instrumen syariah senilai Rp1 triliun tersebut.
Pemegang Sukuk Seri B dengan nilai nominal Rp750 miliar menjadi kelompok yang memiliki eksposur terbesar karena seri tersebut merupakan porsi terbesar dari total penerbitan sukuk.
Penundaan pembayaran juga memunculkan perhatian terhadap peringkat A(idn) yang sebelumnya diberikan oleh Fitch Ratings Indonesia. Di pasar sukuk domestik, peristiwa ini menambah daftar emiten yang menghadapi tekanan likuiditas meskipun berstatus sebagai badan usaha milik negara.
Sebagai wali amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diharapkan menjalankan perannya dalam mewakili kepentingan investor serta memfasilitasi proses penyelesaian antara perusahaan dan para pemegang sukuk.
Pelaku pasar akan mencermati apakah Pos Indonesia dapat segera memenuhi kewajibannya melalui penjadwalan ulang pembayaran atau menempuh langkah restrukturisasi yang lebih menyeluruh.
Tantangan Bisnis Jasa Pos
PT Pos Indonesia bergerak di bidang jasa pos dan giro, jasa keuangan, jasa logistik, jasa ritel, serta jasa keagenan usaha. Sebagai perusahaan milik negara, Pos Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan logistik modern, di tengah terus menurunnya volume pengiriman surat konvensional.
Tantangan tersebut tercermin dari kondisi kas perusahaan yang menjadi alasan utama penundaan pembayaran imbal jasa sukuk. Meski berstatus BUMN, Pos Indonesia tetap berkewajiban memenuhi seluruh komitmen keuangannya kepada investor.
Langkah Selanjutnya
Pasar kini menunggu pengumuman lanjutan dari PT Pos Indonesia mengenai hasil negosiasi dengan KSEI serta rencana pembayaran kembali kepada para pemegang sukuk. Hingga laporan ini disusun, perusahaan belum menyampaikan jadwal baru maupun skema penyelesaian yang akan ditempuh.
Pemegang sukuk diharapkan memperoleh pembaruan resmi dari KSEI maupun PT Pos Indonesia mengenai perkembangan proses pembayaran tersebut.
Laporan ini disusun berdasarkan keterbukaan informasi material PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 440/DIRUT/07/2026 tanggal 11 Juli 2026.
