4 Alasan Jalan Berbayar Margonda Gak Mungkin Terealisasi

jalan margonda (dok: tempo)

Jalan Margonda adalah jantungnya Kota Depok. Di jalan ini kamu bisa menemukan peradaban kota yang hampir semuanya ada. Mulai dari kuliner, mal, kantor pemerintahan, hotel hingga perguruan tinggi. Semuanya tersedia di sepanjang jalan ini.

Maka wajar kalau Jalan Margonda jadi tujuan banyak warga Depok dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu di tempat-tempat yang disebutkan di atas. Apalagi Jalan Margonda ini jadi salah satu jalur penghubung antara Depok dan Jakarta. Jangan heran deh kalau macet selalu terjadi di jalan ini.

Untuk mengurai kemacetan, banyak banget kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Depok. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut justru malah sering mengundang kontroversi. Misalnya pemasangan separator yang dinilai bukan solusi, hingga wacana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Wacana pemberlakuan ERP ini pertama kali muncul dari Pemprov Jabar yang berencana menjadikan Depok jadi salah satu kota yang bakal diterapkan jalan berbayar tersebut. Namun, alih-alih disambut baik, wacana ini malah jadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Nah, apakah jalan berbayar di Margonda ini hanya sebatas wacana yang mengambang begitu saja atau benar-benar akan terealisasi? Berikut ini beberapa kemungkinan kalau penerapan ERP ini bakal sulit terwujud di Jalan Margonda.

1. Penolakan warga

Baru muncul sebagai wacana, penerapan jalan berbayar Margonda sudah ditolak warga. Mereka mengatakan wacana kebijakan tersebut gak bakal efektif dan malah memberatkan warga pengendara.

Warga mengatakan sebagai pengguna kendaraan, mereka rutin membayar pajak. Maka gak etis kalau mereka disuruh bayar lagi hanya untuk melintasi Margonda.

“Kan udh bayar pajak, kmn uang pajak rakyat? Masa kudu berbayar.. Jalan udh diperlebar msh aja macet,, #tepokjidad,” begitu kata @auliarahmah10 yang dikutip dari komentar akun Instagram @depok24jam.

2. Masih kajian

Pemprov Jabar tengah mengkaji ruas Jalan Margonda akan diterapkan sebagai jalan berbayar dengan sistem ERP. Sebab, di Jalan Margonda itu terdapat sebagian jalan milik nasional dan sebagian jalan provinsi.

Terkait pemberlakuan jalan bebayar di kota-kota besar, Pemprov Jabar telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Alita Praya Mitra sebagai perusahaan rekanan Kapsch Trafficomm dari Swedia.

Wali kota Depok Mohammad Idris, seperti dikutip dari IDN Times mengatakan Pemkot Depok masih mengkaji penerapan jalan berbayar di Margonda tersebut.

“Saya menyimpulkan bahwa ini baru wacana, mereka (Pemprov Jabar) baru akan mengkaji setelah ada informasi tentang lalu lintas di kota Depok,” ujarnya.

3. Gak nyelesain masalah

A post shared by ORISYUN (@yemima_marcela) on

Pemprov Jabar menyatakan wacana penerapan jalan berbayar di sejumlah ruas jalan Margonda karena jalan tersebut terbilang macet. Maka untuk mengurangi kemacetan, penerapan sistem berbayar bisa jadi solusi seperti halnya jalan tol.

Namun, apakah yakin dengan diberlakukannya jalan berbayar maka kemacetan Jalan Margonda akan berkurang?

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana seperti dikutip dari Sindonews.com mengatakan, rencana tersebut perlu koordinasi yang matang dengan berbagai pihak.

Sebab, kata dia, di jalan Margonda banyak jalan-jalan kecil yang menjadi akses warga. “Sehingga pengaturannya akan sangat sulit jika diterapkan ERP,” katanya.

4. Jalan Margonda jadi jalur utama

A post shared by Jufrie (@hai_juf) on

Gak bisa dibantah kalau Jalan Margonda ini jadi salah satu akses keluar masuk antara Depok dan Jakarta. Bagi pengendara kendaraan bermotor, setiap harinya mereka banyak menggunakan jalur ini. Maka akan sulit jika tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan jalan berbayar di Margonda.

Memang sih ada beberapa jalur alternatif jika warga Depok hendak ke Jakarta tanpa melintas ke Jalan Margonda. Misalnya dengan melewati Jalan Raya Bogor, Tol Jagorawi atau jalan Cinere. Namun, hal itu bukan jadi solusi efektif bagi para pengguna kendaraan yang biasa melewati Jalan Margonda.

Jadi, untuk sementara, kemungkinan bahwa pemberlakuan Jalan Margonda diterapkan berbayar dengan sistem ERP akan sulit terealisasi.

Bagi mereka yang berduit mungkin gak ada masalah jika mereka harus membayar jalan saat menggunakan mobil di Jalan Margonda. Tapi bagi mereka yang pendapatanya pas-pasan, apa mereka siap?

 

Sumber Featured Image: Tempo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *