DEPOK24JAM, – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat pengaduan orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok lantaran anak-anaknya tidak mendapatkan proses pembelajaran. Atas laporan tersebut, Komisioner KPAI Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasra Putra mendatangi SDN Pondok Cina 1 Depok.
“KPAI mendapat pengaduan dari orang tua yang isinya adalah SDN 01 anak-anaknya tidak mendapatkan proses pembelajaran. Dari pengaduan itu, kita ingin mengetahui dan mendatangi langsung apakah anak yang berada di sekolah di sini sudah memperoleh pembelajaran atau tidak. Dari informasi lapangan sudah beberapa hari tidak ada guru,” ucap Jasra Putra.
Jasra Putra mengungkapkan pihaknya akan berkordinasi dengan Pemerintah Kota Depok untuk memastikan agar proses belajar tetap berjalan seperti biasa. Menurutnya, dengan tidak adanya guru di sekolah, hak anak terlanggar karena tidak mendapatkan pendidikan secara maksimal.
Dengan tegas Jasra Putra mengatakan, konflik yang terjadi terkait SDN Pondok Cina 1 tersebut ucapnya harus dipisahkan dengan proses pembelajaran anak-anak, jangan sampai situasi ini berlarut.
“KPAI sudah pernah menangani sekolah merjer di provinsi lain dan bisa ditangani secara baik dengan cara pemerintah melakukan sosialisasi dengan baik dan berkomunikasi dengan orang tua karena kunci dari proses pendidikan ini kan tri pusat pendidikan harus terbangun antara orang tua, murid dan sekolah termasuk masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada anak. Karena itu terkait dengan hak anak. KPAI berharap dalam situasi ini proses pembelajaran tetap berjalan.
KPAI berharap ditengah kisruh yang terjadi, proses pembelajaran tetap berjalan. Sehingga, menurut Jasra kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada anak, karena berkaitan langsung dengan hak anak.
“Aspirasi anak harus didengar. Saya tadi sudah mendengar adik-adik yang kelas VI dia merasa khawatir karena sebentar lagi mau tamat dan sudah beberapa hari tidak belajar sehingga mengalami ada beberapa pelajaran yang butuh guru seperti Matematika dan pembelajaran tema,” ucap Jasra.
“Saya kira ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Kita meminta agar kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini proses pembelajaran harus dipisahkan dari situasi kebijakan yang saya kira orang tua berkeberatan terkait kepindahan tersebut,” imbuhnya.
Dalam kasus ini, KPAI ungkap Jasra, akan berfokus pada bagaimana memastikan anak tetap belajar dengan aman dan nyaman tanpa ada tekanan. Pasalnya, ada laporan dari siswa bahwa mereka mengalami perundungan di sekolah tempat mereka menumpang.
“Teman-temannya yang sudah pindah merasa sekolahnya tidak ada lagi, kemudian pendatang baru dan sebagainya. Saya kira ini dampak dari situasi kebijakan ini dan kita akan bersurat,” tutur Jasra Putra.
“Saya sudah bertemu dengan orang tua murid terkait dengan bully yang ditimbulkan kita akan bersurat pada Dinas Perlindungan Perempuan Anak agar psikolognya diturunkan ke sini atau dijemput ke rumah masing-masing anak untuk mendampingi situasi yang tidak nyaman ini,” tambahnya.
Saat ini pihaknya sedang menyiapkan rekomendasi kepada Pemkot Depok untuk segera mengambil langkah cepat. Tujuannya untuk memastikan situasi sulit apapun sebuah kebijakan harus tetap dipisahkan dengan kepentingan anak murid.
“KPAI tetap berfokus bagaimana semua kita, orang tua juga saya sampaikan nanti juga pemkot seperti itu memastikan bagaimana pembelajaran itu aman, nyaman bagi anak-anak sehingga kebijakan ini tidak mengganggu kenyamana itu,” ucap Jasra.
“Apalagi kita tahu bahwa Pemkot Depok sudah menjadi Kota Layak Anak status 3 yaitu Nindya. Dan salah satu indikator status 3 adalah adanya Sekolah Ramah Anak dan di dalamnya ada komponen sistem yang dibangun yaitu salah satunya partisipasi orang tua yang tentu menjadi bagian dari proses mewujudkan itu,” sambungnya.
Jasra mengaku masih akan melihat perkembangan yang ada untuk mengeluarkan rekomendasi apa yang akan dikeluarkan untuk Pemkot Depok, yang hasilnya akan dikomunikasikan pada para pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok namun tidak direspon.
Prinsipnya, kata Jasra rekomendasi yang akan dikeluarkan mengedepankan bagaimana anak tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman.
“Saya sudah mengontak kepala dinas tapi belum dijawab, termasuk juga bagian SD. Saya sampaikan mau turun ke lapangan mohon didampingi dan rekomendasi kita adalah bagaimana memastikan anak tetap belajar aman, nyaman dengan fasilitas yang tersedia dan dukungan orang tua harus menjadi pertimbangan,” tandasnya.