DEPOK24JAM,- Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 sampai membuat empat kementerian di antaranya Kemendagri RI, Kemenko PMK, Kementerian PPPA dan Kemendikbud Ristek ikut turun tangan. Keempat kementerian tersebut melakukan rapat kordinasi bersama Pemerintah Kota Depok.
Tak hanya dari pihak kementerian, sejumlah lembaga pun ikut dalam rapat kordinasi bersama Pemerintah Kota Depok, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).
Sejumlah kementrian dan lembaga tersebut menggelar rapat kordinasi bertemu dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris. Dalam rapat itu, Pihak Itjen KemendikbudRistek mengungkapkan, per 12 Desember 2022 Gubenur provinsi Jawa Barat telah bersurat resmi kepada Wali Kota Depok.
Surat tersebut terkait penundaan dana hibah masjid sampai kasus SDN Pondokcina 1 jelas penanganan dan penyelesaiannya dengan prinsip memberikan pelayanan Pendidikan terbaik sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Sementara itu, Komisioner KPAI Retno Listyarti mendorong semua pihak untuk coolingdown agar kondisi lebih kondusif sehingga memungkinkan terjadi dialog yang sehat antara pihak pemerintah kota Depok dengan orangtua siswa.
“Susasana yang kondusif juga akan berdampak siginifikan pada Kesehatan mental anak-anak,” ungkap Retno Listyarti.
Retno Listyarti pun meminta Pemkot Depok untuk dialog dua arah dengan para orangtua peserta didik terkait rencana yang sudah disusun, sehingga ada titik temu demi kepentingan terbaik bagi anak.
KPAI juga mendorong Pemkot Depok melalui jajaran terkait mendengarkan suara anak atas kebijakan pendidikan yang berdampak pada layanan pendidikan dan psikologis anak-anak.
“KPAI meminta agar proses pembelajaran seluruh peserta didik SDN Pocin 1 Depok dikembalikan ke gedung SDN Pocin 1 yang lama sambil menunggu ruang kelas baru di SDN Pocin 5 selesai dibangun pada Juni 2023,” pintanya.
