Sebagai warga Depok, saya sering membayangkan kota ini bisa seperti kota lain seperti Bandung, Bogor, atau Jakarta sekalipun yang menurut saya lebih baik dari segi infrastruktur, tata kota hingga pelayanan birokrasinya.
Saya merasa kota ini hadir dengan banyak kekurangan yang membuat warganya seolah terus mengeluh dengan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.
Sebagai warga biasa, tentu saya ingin sekali menjadi wali kota Depok yang mana otoritas semua kebijakan bisa saya keluarkan demi Depok yang lebih baik. Siapapun berhak membangun jati diri, mewujudkan keinginan, meraih cita-cita bahkan meraih mimpinya sekalipun. Termasuk menjadi wali kota, bukan?
Sebagai warga Depok, sudah semua keluhan demi keluhan telah saya dan juga mungkin warga lain rasakan. Apalagi kehadiran media sosial yang dengan gamblang terbuka untuk menyampaikan masukan dan harapan dari warga untuk pemimpinnya. Keluhan masyarakat yang selama ini terjadi sepertinya banyak yang belum terselesaikan.
Sehingga saya pun greget untuk ikut-ikutan membangun dan membenahi kota ini menjadi lebih baik. Nah, seandaianya saya jadi wali kota Depok, saya tentu akan merespons semua keluhan masyarakat seperti di bawah ini.
Tinjau kembali sistem satu arah
Arus penolakan sistem satu arah dari warga Depok tak terbendung. Sejak tahun 2017, masyarakat digemparkan dengan pemberlakuan sistem satu arah di daerah Kota Depok yakni di Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Anyelir Raya. Sontak saja warga kaget karena adanya penindakan dari aparat karena warganya melawan arus sehingga membuat masyarakat jengah melihatnya. Sebab menurut mereka, kebijakan tersebut sangat tidak efsien bagi pengguna pengendara. Khususnya pengendara motor.
Pemberlakuan sistem satu arah seharusnya membuat jalan raya menjadi lebih tertata agar berkurangnya angka kemacetan. Namun justru sebaliknya, pemberlakuan tersebut membuat pengendara motor dengan beraninya melawan arus. Akibatnya jalan yang dilalui justru membuat macet.
Seandainya saya menjadi wali kota Depok, tentu saya akan evaluasi secara serius melibatkan para ahli dan juga para pengguna kendaraan terutama masyarakat, apakah pemberlakuan sistem satu arah tersebut benar-benar efektif atau malah merugikan masyarakat.
Separator Jalan Margonda
Kamu mungkin setiap hari melewati Jalan Margonda. Tapi perhatikan deh baik-baik mengapa separator di Jalan Margonda banyak yang putus-putus. Mungkin jawabannya adalah karena banyak tempat usaha seperti kafe, restoran atau mal yang tak ingin keberadaan separator menutupi akses masuk para konsumen ke tempat usahanya.
Kalau mau adil, semua separator terus disambung jangan terputus-putus kecuali akses untuk belokan dan jalan kecil di sekitaran Margonda.
Persoalan lain, banyak keluhan terkait jalur cepat dan lambat di Margonda. Di sana terlihat bahwa hanya pengguna mobil pribadi saja yang boleh melintas di jalur cepat. Sedangkan pengguna motor dan angkutan umum hanya boleh lewat jalur lambat.
Pembagian jalur tersebut biasanya digunakan masyarakat ketika hanya ada razia saja. Tapi sebaliknya, ketika razia usai masyarakat justru tidak mentaati peraturan yang ada. Menurutnya pembagian pengguna separator jalan tidak adil.
Tentu bagi saya ini agak kurang masuk akal. Di sisi lain, ketika motor masuk jalur cepat seketika ditindak aparat, tetapi ketika mobil masuk jalur lambat dibiarkan begitu saja. Memangnya jalan Margonda hanya dimiliki oleh para pemilik mobil saja. Tentu saja kalau saya jadi wali kota Depok, saya akan hapus pemberlakuan jalur cepat dan lambat tersebut.
Perda Anti Kriminalitas
Jika Depok punya Perda Layak Anak, maka seandainya saya jadi wali kota, saya akan usulkan untuk membuat Perda Anti Kriminalitas. Selama ini saya melihat tak ada perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Depok terhadap kasus-kasus kriminal atau kejahatan yang terjadi di Depok.
Menerapkan Perda Anti Kriminalitas bagi saya sangat penting. Karena semua masyarakat berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan tinggal di kotanya.
Dengan adanya Perda tersebut, ke depan mungkin Depok bisa bekerja sama dengan Polresta Depok secara serius mencegah, menekan, menindak hingga menanggulangi aksi-aksi kejahatan di Depok. Dan kerja sama ini diakukan harus serius jangan hanya diawal saja. Lagian kenapa sih para penajahat di Depok ini seperti nyaman banget tinggal di Depok. Apakah keamanan di kota ini sangat kurang?
Siapa yang tak ingin kalau kota Depok aman dan tentram sehingga warganya bisa merasakan tinggal di kota yang layak dihuni. Pada tahun lalu saja sebuah survey yang dilakukan sebuah lembaga menyatakan bahwa Depok termasuk kota yang tak layak huni. Miris!
Jadi, saya akan benar-benar membuat kebijakan perda anti kriminalitas guna menekan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual, begal, jambret, gengster, perampokan, pencurian dan banyak kasus lainnya.
Seperti kasus pelecehan seksual misalnya, banyak dari mereka yang melaporakan kasusnya ke pihak yang berwenang, sayangnya belum ada kelanjutan tentang kasus itu. Justru hanya laporan-laporan saja yang masuk. Untuk tindaklanjutannya banyak yang belum ada kejelasan.
Pejabat melek medsos
Kadang saya suka sebel dan kesel kalau melihat akun media sosial seperti Instagram milik wali kota dan wakil wali kota yang tak responsif. Berbeda dengan Wali Kota Bogor atau Gubernur Jabar yang aktif di media sosial menjawab secara langsung keluhan dari masyarakat.
Jadi seandainya saya jadi wali kota Dpeok, saya tentu akan paksa semua pejabat di lingkungan Depok untuk melek media sosial. Karena saat ini media sosial memiliki power untuk menyampaikan aspirasi, informasi hingga keluhan dari masyarakat.
Banyak sekali unek-unek seandainya saya menjadi wali kota Depok yang ingin saya bereskan satu persatu. Masalah besar yang hingga saat ini belum teratasi seperti macet, banjir, longsor dan persoalan lain hanya bisa diatasi jika ada kemauan kuat dari seorang pimpinan.
Jangan harap deh kalau pimpinannya cuma mengerjakan hal-hal yang seremonial setiap harinya tanpa memikirkan jalan keluar bagaimana harus mengatasi permasalahan yang akut di kota tercinta ini.
Ya, semua itu bisa diatasi seandainya saya jadi wali kota Depok… Ya seandainya…
Sumber Foto: indrasutantoo
