DEPOK- Bawaslu Kota Depok mulai melakukan seleksi terhadap warga Depok yang terlibat dalam program sekolah kader pengawas pemilu partisipatif untuk menghadapi Pilkada 2020. Program tersebut merupakan besutan Bawaslu Jawa Barat.
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet Permana mengatakan nantinya tiap kabupaten maupun kota akan mengirimkan tiga peserta.
“Fokus Bawaslu adalah pengawasan Pemilu yang tertuju pada keterlibatan masyarakat agar turut aktif dan menjadi bagian dari Pengawas Pemilu yang partisipatif,” ucap Dede, Senin 16 September 2019.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangatlah penting yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks kedaulatan masyarakat itu sendiri.
“Pengawasan pemilu partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik,” bebernya.
Program sekolah kader pengawas pemilu partisispatif ini juga dilakukan untuk pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu RI, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan Kader Pengawasan yang tepat guna dan menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.
Target program ini, menurut Dede yaitu untuk jangka pendeknya adalah peserta atau anak didik sekolah kader pengawas pemilu partisipatif mampu menjadi pengawas dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawas di daerahnya masing-masing.
“Untuk jangka panjangnya, agar program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada Pemilu-Pemilu selanjutnya,” tegasnya.
Tahapan yang telah dan sedang dijalankan Bawaslu Depok adalah proses pendaftaran 10-14 September pendaftaran, kemudian seleksi administrasi. Karena seluruh pendaftar memenuhi kriteria, jadi diloloskan yang mendaftar.
“Hari ini, (Selasa 17 September ) tahapan wawancara, ada 10 peserta yang mendaftar, mereka diminta membuat artikel tentang pesta demokrasi, dan yang lolos seleksi administrasi pun 10 nama itu. Nanti akan dipilih tiga orang
tiap kabupaten/kota,” jelasnya.
Selanjutnya, dalam hal pengawasan sendiri memang dibutuhkan agen-agen penggerak. Seperti dahulu ada relawan pengawasan, satuan karya (Saka) Adhyasta (Pengawas) Pemilu yang melibatkan pramuka, relawan mahasiswa, relawan santri dan lainnya.
“Orang-orang yang terpilih sebagai peserta diharapkan menyebarkan ilmu yang sudah didapat dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam gelaran Pilkada, khususnya di pengawasan. Kami hanya menyiapkan SDM. Kedepannya, dari provinsi juga meminta untuk membuat program serupa,” katanya.
