DEPOK- Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono menanggapi usulan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait pengurangan dana hibah untuk kawasan penyangga termasuk Kota Depok.
Hardiono mengatakan dana hibah yang biasa diterima dari Pemprov DKI Jakarta digunakan untuk mengatasi banjir di Jakarta dengan cara merevitalisasi setu yang ada di Depok.
“Kalau nanti Jakarta banjir parah yang jangan salahkan Depok. Tanggung saja sendiri. Padahal adanya dana hibah ini kan untuk mengatasi banjir di Jakarta juga. Kami manfaatkan untuk mengeruk situ, dan sebagainya,” tutur Hardiono seperti dikutip dari Beritasatu.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan meminta Pemprov DKI untuk mengurangi dana hibah ke Depok dan Bogor dan mengalihkan anggaran tersebut untuk membeli alat saringan sampah otomatis.
Saran tersebut dilontarkan Ferrial ketika Dinas Lingkungan Hidup DKI ketika mengajukan dana Rp197 miliar untuk pengadaan saringan sampah otomatis di Sungai Ciliwung yang berada di kawasan perbatasan Depok dan Bogor.
Adapun, anggaran hibah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS DKI Jakarta 2020 untuk Kota Depok sebanyak Rp 53 miliar dari total bantuan keuangan ke daerah penyanggah DKI sebesar Rp631,9 miliar.
Untuk tahun 2019, dana hibah DKI Jakarta untuk Depok mencapai Rp38 miliar. Pemkot Depok sendiri melalui Bappeda mengajukan anggaran hibah mencapai Rp669 miliar.
Hardiono menambahkan jika memang akan dikurangi, Pemkot Depok sendiri tidak merasa dirugikan karena dampaknya akan merugikan Jakarta. Menurutnya, selama ini hibah yang diberikan DKI ke Depok relatif kecil karena dinilai belum bisa mengcover biaya pengerukan 23 situ yang bisa menampung air.
“Dana hibah DKI ke Depok berapa? Jelas masih kurang. Kok mau dipotong,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna meminta anggota DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan pengurangan dana hibah bagi Depok jangan asal bunyi. Menurutnya, dana hibah DKI ke Depok digunakan untuk kepentingan Jakarta. (*)
