DEPOK24JAM- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan senilai Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga untuk menjalankan program makan bergizi gratis sepanjang 2025. Tunggakan tersebut merupakan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan kepada penyedia layanan.
Wakil BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2026. “Tunggakan tahun 2025 ada Rp1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026,” ujar Arumsari dalam rapat dengar pendapat BGN dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).
Proses Revisi Anggaran Masih Berlangsung
Arumsari menjelaskan BGN tengah merevisi anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan agar ditinjau terlebih dahulu oleh Kuasa Penggunaan Anggaran, Inspektorat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tergantung nilai tagihan.
“Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” terangnya. Proses verifikasi ini menjadi salah satu faktor penghambat pelunasan tunggakan yang telah terakumulasi.
Komposisi Tunggakan dari Berbagai Pos Kegiatan
Dari total tunggakan Rp1,6 triliun, sebanyak Rp870 miliar telah dikoreksi kepada utang pihak ketiga, meskipun angkanya masih bisa naik dan turun nantinya. Sementara itu, Rp743 miliar lainnya belum diyakini oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai utang kepada pihak ketiga berdasarkan hasil konfirmasi Badan Pemeriksa Keuangan.
Tunggakan tersebut tersebar dalam berbagai pos kegiatan. Rinciannya meliputi belanja bahan untuk membeli seragam, KLB, call center, dan sendok sebesar Rp16,1 miliar, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebesar Rp111 miliar, honor narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis penjamah makanan Rp812 juta, dan jasa lainnya untuk EO serta publikasi Rp330 miliar.
Selain itu, terdapat utang ke Universitas Pertahanan untuk uang harian dan uang transport serta pengiriman barang Rp7,3 miliar, tunggakan bantuan pemerintah untuk program makan bergizi gratis Rp100 miliar, dan belanja modal untuk pembangunan dapur APBN sebesar Rp1,04 triliun. Pos pembangunan dapur APBN menjadi komponen terbesar dalam komposisi tunggakan tersebut.
Komitmen Pelunasan di Tahun 2026
Arumsari menegaskan bahwa BGN berkomitmen melunasi seluruh tunggakan pada tahun 2026. “Totalnya Rp1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” jelasnya. Meskipun alokasi anggaran masih diblokir, beberapa hal yang telah melewati proses review dan sesuai dengan ketentuan akan segera dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Dengan demikian, BGN meminta maaf kepada semua pihak ketiga yang menunggu pembayaran atas layanan yang telah diberikan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia.
Sumber:
