DEPOK24JAM- Sandi Butar Butar, mantan petugas pemadam kebakaran Kota Depok, mengejutkan publik dengan pengakuan bahwa ia menerima suap untuk kepentingan politik.
Dalam sebuah video yang diunggah pada 6 Januari 2025, Sandi mengungkapkan bahwa ia menerima uang suap pada November 2024 dengan tujuan untuk mengganggu pelantikan Wali Kota Depok yang baru.
“Ada orang yang sempat mendatangi saya, untuk ngomong (sesuai arahan) dan mengganggu pelantikan wali kota yang sekarang,” kata Sandi seperti diberitakan kompas.com.
Meskipun demikian, ia tidak mengungkapkan identitas pemberi suap maupun jumlah uang yang diterimanya.
Sandi menjelaskan bahwa pihak yang memberinya suap meminta agar ia membuat video berisi pernyataan yang dapat mengganggu pelantikan calon wali kota.
“Untuk bilang, ada lah sesuai suruhan, sisanya mereka yang upload,” ujarnya.
Namun, Sandi menolak untuk mengunggah video tersebut, khawatir akan diserang oleh buzzer.
Meskipun mengakui menerima suap, Sandi menegaskan bahwa ia tidak menikmati uang tersebut. “Saya berikan semua ke panti asuhan tiga agama, saksinya teman saya. Panti asuhan agama Kristen, Muslim, dan Hindu. Ada bukti fotonya dan teman saya yang mengawal,” tambahnya.
Dalam video tersebut, Sandi juga meminta agar dirinya dan orang yang menyuapnya ditangkap.
“Kepada Bapak Prabowo, tolong saya, Pak. Saya jujur, sejujurnya, tangkap saya dan orang yang menyuap saya,” ungkapnya.
Pengakuan ini muncul di tengah kontroversi mengenai kontrak kerjanya yang tidak diperpanjang oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.
Sandi telah bekerja di Dinas Damkar sejak 10 November 2015, namun kontraknya tidak diperpanjang setelah evaluasi kinerja yang dianggap tidak memuaskan.
Tesy Haryanti, Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, menjelaskan, “Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf.”
Sandi juga menegaskan, “Saya tidak ingin terlibat dalam politik kotor. Saya hanya ingin bekerja dengan baik.”
Pengakuan ini menambah deretan kontroversi di Dinas Damkar Kota Depok dan menarik perhatian publik mengenai integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.
