DEPOK24JAM– Predikat kota cerdas kini menjadi semacam gengsi baru bagi pemerintah daerah di Indonesia. Aplikasi pelaporan warga, kamera pemantau di persimpangan jalan, lampu lalu lintas otomatis, hingga portal layanan digital semakin umum ditemui di berbagai kota. Namun di balik semua kecanggihan itu, muncul pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab tuntas: siapa sebenarnya yang paling merasakan manfaatnya?
Banyak orang mengira kota cerdas cukup diukur dari seberapa banyak teknologi yang dipasang. Padahal, konsep ini jauh lebih luas dari itu. Teknologi hanyalah alat, sedangkan tujuan sebenarnya adalah pelayanan yang lebih baik bagi warga, bukan sekadar kota yang terlihat futuristik dalam brosur pemerintah.
Enam Dimensi Pembangunan Kota Cerdas
Program Gerakan Menuju Kota Cerdas yang digagas pemerintah membagi konsep ini ke dalam enam dimensi utama. Pertama adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik, diikuti dengan mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif melalui UMKM. Dimensi lainnya menyentuh langsung kualitas hidup warga di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan fasilitas publik.
Dorongan membangun kota cerdas ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Indonesia sedang menghadapi laju urbanisasi yang sangat cepat dengan tantangan yang terus bertambah. Data proyeksi menunjukkan sekitar 56,7 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di kawasan perkotaan, dan angka itu diperkirakan terus meningkat hingga 66,6 persen pada tahun 2035.
Proyeksi Penduduk Perkotaan yang Melonjak
Bank Dunia bahkan memproyeksikan sekitar 220 juta jiwa, atau 70 persen penduduk Indonesia, akan tinggal di kota pada tahun 2045. Lonjakan penduduk kota sebesar ini otomatis membawa tantangan baru berupa kemacetan, organisasi kumuh, tekanan pada layanan kesehatan dan pendidikan, hingga permasalahan lingkungan. Konsep kota cerdas hadir sebagai salah satu jawaban untuk mengelola tekanan tersebut secara lebih efisien.
Kota-Kota Pionir di Indonesia
Sejumlah kota di Indonesia sudah lebih dulu menjadi contoh penerapan kota cerdas, antara lain Jakarta, Banyuwangi, Makassar, Sumedang, Semarang, dan Denpasar. Jakarta misalnya sudah mengintegrasikan sistem pemantauan banjir secara real-time di ratusan titik, sementara sejumlah armada bus listrik mulai dioperasikan untuk menekan emisi karbon. Kota-kota lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing, mulai dari layanan berbasis ekonomi kreatif hingga digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Pemerintah pusat, lewat Kementerian Dalam Negeri, tengah mempersiapkan keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan tahunan ASEAN Smart Cities Network di Filipina pada Juli 2026. Salah satu pesan yang ditekankan dalam persiapan itu adalah bahwa pembangunan kota cerdas seharusnya disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing daerah, bukan sekadar meniru model kota atau negara lain.
Meski ambisinya besar, penerapan kota cerdas di lapangan tidak selalu semulus konsepnya di atas kertas. Berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan teknologi benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di perkotaan.
Sumber:
