DEPOK– Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas lain menggelar aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.
Mereka menyuarakan delapan tuntutan terhadap pemerintah. Mulai dari penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Batalyon TP di tiap kabupaten/kota.
Dengan tema besar ‘Merebut Kemerdekaan’ para mahasiswa bergerak dari kampus UI Depok menggunakan 52 angkutan kota (angkot).
Ada sekitar 500 mahasiswa UI yang berangkat. Mereka menggunakan jaket kuning sebagai identitas mahasiswa UI serta membawa bendera universitas.
Koorbid Sospol BEM UI yang juga koordinator aksi, Hafidz Haernanda mengatakan, tuntutan mahasiswa adalah penghentian penjajahan terhadap rakyat. Karena menurut dia, setelah Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, saat ini rakyat kembali dijajah namun oleh pemerintah.
“Hentikan penjajahan negara atas rakyat, karena kami merasa saat ini setelah kami dijajah oleh Belanda dan Jepang, kok sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah,” katanya, Selasa (18/8/2026).
Mahasiswa juga menyuarakan agar harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) diturunkan. Kemudian menghentikan pemusatan kekuasaan dan memberikan otonomi seluas-luasnya ke daerah.
“BEM UI punya tesis bahwa Prabowo ingin menjadi Soeharto, dalam arti lebih luas lagi dia ingin mengambil seluruh kekuasaan yang ada dalam pusatnya. Dia sedang mengambil oligarki-oligarki lokal, kita bisa lihat dari berbagai macam kebijakan yang dibuat,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, mahasiswa menuntut agar ruang sipil tidak dikuasai militerisme. Menurut Hafidz, tidak ada urgensinya pemerintah membangun Batalyon TP di tiap kabupaten/kota karena bukan itu yang dibutuhkan rakyat.
“Kami meminta hentikan seluruh intervensi TNI Polri di ruang sipil dan hentikan pembangunan Batalyon TP yang sudah dibuat. Karena selain adanya militerisasi yang menguat dan aparat yang masuk ke ruang sipil, kita sudah melihat ada banyak pembanguna batalyon yang dibuat di tiap kabupaten,” tukasnya.
“Sedangkan yang dibutuhkan negara ini bukan seperti itu, tapi kesejahteraan dimana semua anak bisa makan bergizi gratis tanpa keracunan, semua anak kecil di Indonesia bisa membeli alat tulis dan menjaga kesehatan mentalnya supaya tidak bunuh diri seperti yang terjadi di NTT,” pungkasnya.
