DEPOK– Polemik mengenai wacana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Universitas Indonesia (UI) ramai menjadi sorotan.
Wacana tersebut mulanya tercetus oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: UI Tegaskan Tetap Pertahankan Hutan Kota di Tengah Polemik Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat
Hal itu membuat kontroversi banyak kalangan. Mulai dari mahasiswa hingga masyarakat yang biasa memanfaatkan UI sebagai sarana olahraga.
Namun, tak lama usai melontarkan ucapan tersebut, Gus Ipul meralatnya.
Ditegaskan dia bahwa rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di UI masih sebatas opsi dan belum menjadi keputusan final.
BACA JUGA: BEM se-UI Tegaskan Hutan Kota Tidak Bole Beralihfungsi Jadi Sekolah Rakyat
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkoordinasi dengan Rektor UI serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, guna mencari alternatif lahan seluas lebih dari lima hektare yang mampu menampung lebih dari 3.000 siswa.
”Bukan usulan, itu baru alternatif, jadi sekali lagi belum diputuskan,” kata Gus Ipul usai menghadiri acara Kongres IJTI di Depok, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, mencari lahan luas di wilayah Jakarta menjadi tantangan tersendiri dibandingkan lebih dari 300 usulan daerah lain di Indonesia yang saat ini tengah diproses.
Selain area kampus UI sisi Jakarta di Depok, pemerintah juga mengantongi sejumlah titik alternatif lain seperti di kawasan Cawang atau Duren Sawit seluas 1,5 hektare, Rawamangun 2,5 hektare, hingga kawasan Otista.
”Memang tidak usulan Pak Pramono secara khusus, yang diusulkan Pak Gubernur itu ada di beberapa titik yang lahannya antara satu sampai dua hektare sebagai alternatif juga,” ujarnya.
Gus Ipul memastikan bahwa rencana lokasi di kawasan UI tersebut sama sekali tidak akan menggunakan area Hutan Kota UI yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pembahasan mengenai Sekolah Rakyat memang sempat menyinggung kawasan UI karena bertepatan dengan rencana kerja sama pengelolaan hutan kota antara pihak kampus dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
”Tidak, itu sudah dipastikan tidak memakai kawasan hutan kota, kami tidak mengusulkan dan Rektor UI juga tidak mengusulkan itu,” tegasnya.
Dikatakan bahwa, penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat harus melalui proses panjang dan ketat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta pemerintah daerah terkait.
Tim gabungan dari Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, dan pihak UI dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan serta asesmen mendalam untuk memeriksa peruntukan lahan maupun kelengkapan administratif.
Syarat teknis seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pasokan air bersih, kemiringan tanah, hingga bebas dari potensi bencana banjir dan longsor menjadi indikator mutlak sebelum penetapan lokasi.
”Meskipun lahannya luas, kalau rawan banjir atau rawan longsor, itu tidak memungkinkan untuk dibangun Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Apabila hasil asesmen lapangan dinyatakan layak, tahapan selanjutnya barulah masuk ke penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pemenuhan syarat teknis lainnya dalam rapat pleno lintas kementerian.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah membangun lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dengan 93 di antaranya sudah resmi beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar.




