Sabtu, 21 November 2026 Berita Depok 24 jam, dari warga untuk warga Instagram @depok24jam
BPJS

Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10,44 Persen, DPR Minta Akses Berobat Peserta JKN Terjaga

Pagu Kemenkes turun dari Rp114 triliun menjadi sekitar Rp102,1 triliun. Anggota Komisi IX DPR Pulung Agustanto meminta pemerintah menjelaskan cara menjaga layanan kesehatan, terutama bagi warga miskin.

Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10,44 Persen, DPR Minta Akses Berobat Peserta JKN Terjaga

Pagu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk 2027 tercatat sekitar Rp102,1 triliun dalam dokumen perencanaan, turun 10,44 persen dari Rp114 triliun pada 2026. Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebutuhan layanan kesehatan masyarakat tetap dapat dibiayai dengan anggaran tersebut.

Pulung menyoroti akses berobat bagi warga miskin dan kelompok rentan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagi peserta JKN, termasuk di Depok, yang menjadi perhatian bukan hanya apakah nama mereka tercatat sebagai peserta, melainkan juga apakah mereka bisa memperoleh layanan saat sakit.

BACA JUGA: Gandeng Kemenkes, OJK, dan BPJS Kesehatan, RS Azra Bogor Perkuat Layanan Pasien Jaminan Ganda

“Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi,” ujar Pulung seperti dikutip Republika.

Kuota bantuan iuran tetap 96,8 juta jiwa

Pada 2027, pemerintah mempertahankan kuota nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta jiwa. Pemerintah juga menargetkan bantuan untuk membayar sebagian iuran bagi 49,6 juta peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

Pulung menyambut baik rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2027. Namun, ia meminta pemerintah tetap menyusun perencanaan keuangan yang terukur agar program JKN dapat terus berjalan tanpa menambah beban peserta.

BACA JUGA: Bulan Agustus, Angka Pengidap ISPA di Kota Depok Meningkat Hingga 60 Persen

Perluasan bantuan perlu memperhitungkan kemampuan daerah

Pulung mendukung rencana perluasan bantuan iuran hingga kelompok masyarakat desil 8 yang ditargetkan berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028. Menurut dia, pembagian tanggung jawab pembayaran iuran antara pusat dan daerah perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengingatkan, warga di kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil berisiko kehilangan perlindungan jika pemerintah daerahnya tidak sanggup membayar iuran. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memastikan ada mekanisme pemerataan pembiayaan. Laporan Republika tidak merinci porsi pembiayaan yang akan menjadi tanggung jawab Kota Depok.

Warga perlu saluran untuk mengoreksi data

Selain anggaran, Pulung menyoroti ketepatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan dalam penyaluran bantuan iuran. Menurut dia, masih ada warga miskin yang tercatat dalam kelompok desil lebih tinggi daripada kondisi ekonomi mereka.

Pulung mendorong verifikasi langsung di lapangan dan meminta pemerintah menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses. Dengan begitu, warga dapat menyampaikan keberatan ketika pengelompokan dalam data tidak sesuai dengan keadaan mereka. Ia mengatakan Komisi IX DPR RI akan mengawasi pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan JKN, dengan akses berobat warga sebagai ukuran keberhasilannya.

Tulis komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *