DEPOK– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Universitas Indonesia (BEM se-UI) secara tegas menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Penolakan tersebut dibacakan langsung oleh perwakilan BEM seluruh fakultas UI di area Hutan Kota.
BACA JUGA: UI Tegaskan Tetap Pertahankan Hutan Kota di Tengah Polemik Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda mengatakan, ruang hidup masyarakat dan ekosistem kampus tidak boleh dijadikan tumbal atas ambisi kekuasaan.
Kebijakan tersebut dipandang sebagai ancaman nyata yang membahayakan kelangsungan ruang ekologis serta masa depan generasi mendatang secara sistematis.
“Hutan Kota UI selama ini berfungsi vital sebagai paru-paru kota penyangga kawasan Jakarta dan Depok yang sangat krusial bagi kehidupan perkotaan,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun merupakan sebuah bentuk kejahatan negara terhadap lingkungan hidup.
“Alih-alih dibiarkan rusak, kawasan konservasi tersebut seharusnya dilindungi karena berfungsi ganda sebagai daerah resapan air dan pusat keanekaragaman hayati.
Apabila tutupan hutan terus digantikan oleh bangunan beton dan permukaan kedap air, bencana ekologis akan mengancam keselamatan masyarakat luas.
”Ruang hidup tidak boleh menjadi tumbal kekuasaan, dan udara yang kita hirup terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi pembangunan,” tegasnya.
Selain aspek lingkungan, mahasiswa juga menyoroti potensi bahaya militerisasi dalam tata kelola pendidikan yang direncanakan melalui proyek tersebut.
Keterlibatan unsur militer dalam pembinaan kedisiplinan dikhawatirkan akan merusak esensi pendidikan yang seharusnya merdeka, demokratis, dan terbuka.
Pendekatan militeristik yang masuk ke dalam kampus dikhawatirkan dapat membunuh kebebasan akademik serta mematikan ruang kritis sivitas akademika.
Negara seharusnya tidak boleh mengorbankan hak ekologis anak-anak miskin demi dalih penyelenggaraan fasilitas pendidikan yang mengabaikan prinsip kemanusiaan.
Konstitusi negara telah secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta layak.
”Kemajuan pendidikan sejati tidak pernah dibangun di atas perusakan ekologi dan militerisasi ruang sipil,” ucapnya.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Aliansi BEM se-UI mendesak pemerintah dan pimpinan kampus untuk segera membatalkan rencana pembangunan kontroversial itu.
Mereka juga menuntut penghentian segala bentuk alih fungsi ruang lindung kampus yang berpotensi merusak fungsi ekosistem serta zona konservasi Universitas Indonesia.
Pihak rektorat didesak agar senantiasa melibatkan seluruh elemen sivitas akademika dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis masa depan.
Perlawanan ini akan terus digelorakan demi menjaga kelestarian alam sekaligus mempertahankan kemerdekaan berpikir di lingkungan kampus perjuangan.




