DEPOK- Wali Kota Depok Mohammad Idris akan melibatkan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) guna mengusut munculnya teror ular kobra yang meresahkan masyarakat Depok belakangan ini.
“Kami sedang mengkaji faktornya itu apa bersama-samalah pihak Damkar dalam hal ini yang selalu ada siap siaga membantu masyarakat, pihak kepolisian juga, dan pihak Komunitas Intelijen Daerah sebenarnya ini ada apa fenomena alam atau apa,” ujar Mohammad Idris, seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (17/12/2019).
Beberapa hari ini warga Depok resah dengan munculnya ular kobra masuk ke pemukiman seperti di kawasan Grand Depok City, perumahan Citayam, Bojong Pondok Terong, Kukusan hingga di kawasan sekolah.
Baca Juga: Waspada! Inilah Lokasi Teror Ular Kobra di Kota Depok
Masyarakat berpendapat bahwa munculnya ular kobra ke pemukiman bertepatan dengan musim menetasnya spesies tersebut. Namun, habitat hewan berbisa tersebut terancam punah sehingga memilih untuk berekspansi ke area pemukiman.
Namun, Wali Kota Depok Mohammad Idris menaruh curiga fenomena munculnya ular kobra tersebut tidak semata-mata karena habitatnya terganggu. Namun, ia juga tidak ingin berprasangka buruk bahwa adanya oknum yang ada di belakang fenomena tersebut.
“Bukan saya curiga dalam kondisi mengkaji, saya karena pernah di suatu kondisi di Arab Saudi itu orang enggak menyangka ada ular apa gitu dan ini ular dipindah segala macam, ternyata ada oknum yang menanam,” ujar Idris.
Oleh karena itu, pihaknya ingin melibatkan intelijen daerah untuk mengusut tuntas kasus yang menghebohkan warga Depok tersebut.
Wali Kota Depok disebut lebay
Rencana Idris melibatkan Komunitas Intelijen Daerah mengusut teror ular kobra direspons oleh anggota DPRD Depok Rudi Kurniawan. Ia merasa wali kota tidak harus membentuk tim untuk mengusut maraknya ular kobra tersebut.
“Menurut gua lebay bro ini soal biasa aja, biasa aja menyikapinya karena ini apa namanya di daerah lain pun banyak begitu,” ujar Rudi Kurniawan saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (17/12/2019).
Mengenal Intelijen Daerah
Intelijen Daerah memang sudah memiliki payung hukum yang kuat, seiring adanya Permendagri No 16/2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Komunitas Intelijen Daerah merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terdiri dari pihak bupati/wali kota, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga imigrasi.
Adapun tugas dan kewajiban Kominda antara lain membina dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan daerah. (*)
