DEPOK24JAM– Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi maupun pelanggaran di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kementerian baru yang mengemban amanah penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan ini disampaikan saat memberikan arahan kepada 261 aparatur sipil negara hasil mutasi dalam Entry Program Kementerian Haji dan Umrah di Bogor, Jawa Barat.
Amanah Presiden dalam Pelayanan Haji
“Kita tidak main-main dengan haji. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah,” ujar Gus Irfan, panggilan akrabnya. Peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji merupakan amanah langsung Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Haji menekankan bahwa pesan Presiden sejak awal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Pesan tersebut harus menjadi dasar dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai kementerian. Oleh karena itu, komitmen terhadap integritas dan pelayanan harus ditanamkan sejak awal.
Seleksi Ketat dan Koordinasi dengan KPK
Sebelum bergabung dengan Kementerian Haji dan Umrah, seluruh pegawai baru telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan rekam jejak secara ketat. Kemenhaj berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum menerima mereka. “Sebelum bergabung, kami melakukan pemeriksaan secara serius, termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Setelah dinyatakan aman, baru kami terima di Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.
Dengan demikian, Kementerian Haji dan Umrah memastikan bahwa setiap anggota tim telah melewati verifikasi mendalam. Proses ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih sejak awal pembentukan organisasi.
Perhatian Khusus dari Presiden
Menteri Haji mengingatkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah merupakan salah satu kementerian yang mendapat perhatian khusus dari Presiden dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. “Kementerian kita termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kita sudah diseleksi berlapis,” katanya.
Gus Irfan menekankan bahwa fondasi integritas harus terus dijaga karena jika sejak awal tidak memiliki integritas, akan sulit untuk memperbaikinya di kemudian hari. Kehadiran 261 ASN baru akan memperkuat organisasi sekaligus mendukung percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Budaya Kerja Disiplin dan Kolaboratif
Selain integritas, Menteri Haji meminta seluruh ASN baru membangun budaya kerja yang disiplin, tepat waktu, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan jamaah. Pengembangan karier di lingkungan Kemenhaj akan didasarkan pada kapasitas dan kinerja pegawai. “Jenjang karier di sini disesuaikan dengan kapasitas dan kinerja. Karena kementerian ini terus berkembang, peluang karier semakin terbuka,” katanya.
Menurut Gus Irfan, setiap unit di Kementerian Haji dan Umrah memiliki keterkaitan sehingga ego sektoral harus ditinggalkan. Kerja sama yang baik antar unit menjadi kunci kesuksesan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.
Sumber:
