DEPOK– Aktivis Anti-Korupsi Depok menggelar demonstrasi di Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya.
Tuntutanya adalah meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, segera ditangkap atas dugaan korupsi yang menjeratnya.
BACA JUGA: Survei IndocPolls: Seskab Teddy Berkinerja Terbaik, Nusron Wahid Terburuk
Massa membentangkan spanduk bertuliskan ‘KPK Mandul dan Banci Alias Letoy. Segera Tangkap Terduga Koruptor Saudara Menteri ATR 7 BPN RI Nusron Wahid’.
Massa juga berorasi tepat saat lampu lalu lintas menyala merah, menghadap ke kerumunan pengguna jalan.
Perwakilan Aktivis Anti-Korupsi Depok, Kasno, mempertanyakan alasan Nusron Wahid yang telah mangkir dua kali dari panggilan KPK masih diizinkan mengikuti rapat kabinet dan menginjakkan kaki di Istana Presiden.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak melindungi pihak yang diduga terlibat korupsi.
“Saya pikir lebih baik OB yang diundang untuk duduk rapat bersama Presiden ketimbang seorang Nusron Wahid yang membangkang, mengangkangi undang-undang tentang korupsi. Sudah dua kali dipanggil oleh KPK, namun beliau tidak hadir dalam panggilan tersebut,” katanya, Selasa (27/10/2026).
Kasno menegaskan bahwa dengan dugaan kasus yang melibatkan Nusron maka politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut diharamkan menginjakkan kaki ke Istana Negara.
“Diharamkan (ke Istana Negara). Saya minta sekali lagi Presiden Republik Indonesia, jangan lindungi koruptor seorang Nusron Wahid,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kasno meminta KPK bertindak tegas sesuai regulasi dengan melakukan jemput paksa terhadap Nusron Wahid karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan.
“Kami meminta KPK jangan mandul dan banci hanya gara-gara Nusron Wahid,” ucapnya.
Kasno juga menyoroti banyaknya laporan dari warga terkait pelayanan dan dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di BPN Kota Depok.
Dia mengaku menerima laporan mengenai indikasi keberadaan calo di BPN Kota Depok, namun saat ini masih dalam proses penelusuran dan pembuktian.
Oleh karenanya dia Ia meminta BPN Kota Depok untuk lebih transparan dan melayani masyarakat dengan baik serta benar.
“Laporan mah sudah banyak, tapi kan kita harus ada pembuktian. Nah pembuktiannya ini sedang kita awasin, sedang kita dalamin, apakah betul bahwa di Kota Depok ini ada terjadi KKN,” pungkasnya.
