DEPOK24JAM.COM- Bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akhirnya membuka angka kredit yang dikucurkan ke Jhonlin Group, kerajaan bisnis milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Nilainya bikin geleng kepala: plafon Rp40 triliun untuk satu perusahaan tambang batu bara.
Pengungkapan ini datang setelah berminggu-minggu publik dan pelaku pasar bertanya-tanya. Kredit jumbo dari bank negara, agunan berupa saham yang harganya terus merosot, hingga sosok penerima yang dikenal sebagai salah satu penyokong utama kampanye Presiden Prabowo Subianto, membuat transaksi ini menjadi salah satu isu keuangan paling panas bulan ini.
BACA JUGA: Kredit Bank Mandiri Rp40 Triliun ke Jhonlin Group, Ini Jaminan Sahamnya
Rp40 Triliun, Rp17 Triliun Sudah Cair
Angka resmi baru muncul pada Selasa, 27 Oktober 2026, melalui keterbukaan informasi Bank Mandiri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari plafon Rp40 triliun yang disetujui untuk PT Jhonlin Baratama, sebanyak Rp17 triliun sudah ditarik dan digunakan.
Penjelasan itu merupakan jawaban atas surat permintaan klarifikasi lanjutan BEI bernomor S-13310/BEI.PP1/10-2026 tertanggal 21 Oktober 2026. Artinya, bursa harus dua kali meminta penjelasan sebelum bank membuka besaran plafonnya ke publik.
Senior Vice President Corporate Secretary Group Bank Mandiri, Adhika Vista, menyatakan besaran plafon ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja keuangan, kemampuan membayar, serta kemampuan Jhonlin Baratama membiayai sebagian kebutuhannya sendiri. Bank juga menegaskan bahwa dalam menghitung kapasitas bayar debitur, yang diperhitungkan hanya arus kas dari bisnis batu bara Jhonlin Group yang sudah berjalan.
BACA JUGA: Fitch Beri Peringkat AAA untuk Obligasi dan Sukuk Pegadaian hingga Rp40 Triliun
Ini bukan kali pertama Mandiri mengucurkan dana ke kelompok usaha Haji Isam. Sebelumnya, emiten sawit PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) juga memperoleh kredit Rp1,4 triliun dari bank yang sama dengan tenor delapan tahun, seperti dilaporkan Fortune Indonesia.
Agunan Saham yang Terus Merosot
Yang paling memancing tanda tanya adalah jaminannya. BEI menyoroti penggunaan saham dua emiten terafiliasi Haji Isam, yakni JARR dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), sebagai agunan kredit untuk Jhonlin Baratama.
Mandiri menegaskan saham bukan satu-satunya jaminan. Selain saham, bank memegang aset tetap, aset tidak tetap, dan rekening perusahaan. Saham JARR dan PGUN, menurut bank, hanya berfungsi sebagai sumber pelunasan cadangan atau second way out, bukan sumber pembayaran utama. Nilainya pun dihitung secara konservatif dengan rasio cakupan agunan 150 persen.
View this post on Instagram
Masalahnya, harga kedua saham itu sedang tidak bagus. Data perdagangan BEI yang dihimpun Katadata pada 21 Oktober 2026 menunjukkan PGUN sudah turun sekitar 24 persen sejak awal tahun ke level Rp7.450 per saham, sementara JARR merosot lebih dalam, sekitar 31 persen, ke Rp2.220 per saham.
Belum cukup sampai di situ. PGUN juga masuk daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan sangat tinggi yang akan dikeluarkan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), karena hampir seluruh sahamnya, sekitar 99,95 persen, dikuasai satu pihak. Saham dengan kepemilikan sepekat itu biasanya sulit dilepas cepat jika suatu saat bank perlu mengeksekusi jaminan.
Pengamat: Kemampuan Bayar Harus Jadi Dasar
Para pengamat tidak serta-merta menyebut kredit ini melanggar aturan. Namun, mereka membunyikan alarm soal risikonya.
Pengamat perbankan Moch Amin Nurdin, kepada Katadata, menyebut risiko bagi Mandiri harus dilihat dari dua sisi: kemampuan Jhonlin membayar utang dan kualitas aset yang dijaminkan. Ia memaparkan skenario terburuk. Jika Jhonlin gagal bayar, kredit bermasalah Mandiri bisa naik, bank harus menambah pencadangan, dan laba serta permodalan bisa tertekan bila proses pemulihan kredit tersendat. Amin juga mengingatkan bahwa saham sebagai agunan membawa risiko harga yang naik-turun dan sulitnya mencari pembeli.
Nada serupa datang dari analis pasar modal. Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nurkholis Syafruddin, menegaskan bahwa yang seharusnya menjadi dasar utama penilaian kredit adalah kemampuan debitur membayar, bukan sekadar besarnya nilai jaminan. Mirae Asset juga menilai bantalan pembayaran utang Jhonlin masih tipis karena bergantung pada sejumlah asumsi di luar kendali perusahaan.
Analis lain dari sekuritas yang sama, Nafan Aji Gusta, mengingatkan investor agar tidak salah membaca situasi. Menurutnya, besarnya pinjaman yang diterima sebuah grup usaha tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai harga wajar sahamnya. Nilai wajar tetap ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas secara berkelanjutan.
Bayang-bayang Akuisisi Bayan
Kredit ini juga dikaitkan dengan manuver besar Haji Isam di sektor batu bara. Pada September 2026, ia mengakuisisi 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) senilai Rp26,1 triliun dari tangan taipan Low Tuck Kwong.
Penjaminan saham JARR dan PGUN terjadi pada akhir September, sementara transaksi Bayan berlangsung pada Oktober. Kedekatan waktu inilah yang memunculkan dugaan bahwa dana kredit dipakai untuk membiayai akuisisi. Meski begitu, kedekatan waktu saja belum membuktikan adanya kaitan langsung. Mandiri sendiri menegaskan berkali-kali bahwa fasilitas ini bukan untuk transaksi saham, melainkan untuk belanja modal dan kebutuhan pembiayaan grup di sektor batu bara dan penunjangnya.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana, menilai pinjaman korporasi untuk ekspansi bisnis swasta pada dasarnya sah. Namun, karena kreditornya adalah bank BUMN, ia berpendapat syarat dan perjanjian kreditnya layak dibuka ke publik. Ia juga mempertanyakan mengapa dana bank negara tidak diarahkan untuk memperkuat BUMN tambang, dan menilai akuisisi Bayan lebih mirip perpindahan kendali antarpemilik modal besar ketimbang pengembalian kekayaan tambang ke negara.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga menilai transaksi Bayan menjadi contoh lemahnya transparansi dan perlindungan bagi investor minoritas di pasar modal.
Hitung-hitungan Dividen Bayan
Meski begitu, tidak semua hitungan bernada suram. Nurkholis juga memaparkan sisi lain yang bisa menjadi sumber pembayaran utang Jhonlin. Setelah menguasai 30,25 persen saham Bayan, Jhonlin Baratama berhak atas porsi dividen dari salah satu produsen batu bara paling royal di bursa.
Menurut catatan Mirae Asset, Bayan rata-rata membagikan dividen sekitar US$960 juta per tahun sepanjang tahun buku 2021 hingga 2025. Dengan porsi kepemilikan tersebut, Jhonlin berpotensi menerima rata-rata sekitar US$290 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan nilai akuisisi Rp26,1 triliun atau sekitar US$1,45 miliar, imbal hasil dividen itu setara kira-kira 20 persen, jauh di atas asumsi biaya pinjaman sekitar 8 persen.
Namun, hitungan itu bertumpu pada satu asumsi besar: Bayan terus membagikan dividen sebesar masa lalu. Padahal harga batu bara dunia naik-turun, dan kebijakan dividen sepenuhnya diputuskan rapat pemegang saham Bayan. Di sinilah letak kekhawatiran para analis, karena ruang aman pembayaran utang sangat bergantung pada faktor yang tidak sepenuhnya dikendalikan Jhonlin.
Sebagai gambaran skala, Kontan mencatat total kredit Bank Mandiri pada kuartal I-2026 menembus Rp1.530 triliun. Dengan angka itu, plafon untuk Jhonlin Baratama setara sekitar 2,6 persen dari seluruh portofolio kredit bank terbesar di Indonesia tersebut. Untuk satu debitur korporasi, porsi sebesar itu tergolong sangat jumbo.
Promo KPR Khusus Pegawai Jhonlin
Di tengah sorotan itu, muncul fakta lain. Katadata menemukan Bank Mandiri menawarkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus bagi pegawai tetap di 31 perusahaan Jhonlin Group, dengan bunga tetap mulai 2,66 persen per tahun untuk tiga tahun pertama. Program ini berlaku hingga akhir Desember 2026.
Moch Amin Nurdin menilai program semacam itu lazim di industri perbankan dan tidak otomatis melanggar aturan. Syaratnya, bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan kredit, dan tata kelola yang baik. Hingga berita Katadata terbit, manajemen Mandiri belum memberikan tanggapan soal program KPR tersebut.
Dari Wakil Bendahara Jokowi ke Penyokong Prabowo
Sorotan publik tak bisa dilepaskan dari posisi politik Haji Isam. Pria kelahiran Batulicin, Kalimantan Selatan, pada 1977 ini memulai hidup dari bawah. Ia pernah menjadi sopir truk pengangkut kayu, tukang ojek, dan operator alat berat sebelum membangun gurita bisnis batu bara, sawit, hingga penerbangan.
Menariknya, Haji Isam bukan sekutu Prabowo sejak awal. Pada Pilpres 2019, ia justru mendukung Joko Widodo dan sempat menjabat wakil bendahara tim kampanye Jokowi, saat Prabowo menjadi penantang.
Peta berubah pada 2024. Majalah Tempo melaporkan Haji Isam termasuk salah satu penyokong dana utama kampanye Prabowo. Laporan Indonesia at Melbourne, publikasi University of Melbourne, bahkan menyebut sumbangannya dikabarkan lebih dari Rp2 triliun, di saat banyak taipan lain masih ragu berdonasi.
Kedekatan itu tampak terang setelah pelantikan. Menurut Asia Sentinel, sehari setelah dilantik pada Oktober 2024, Prabowo terbang ke Batulicin untuk berterima kasih langsung kepada Haji Isam. Pada Agustus 2025, Presiden menganugerahinya Bintang Mahaputera Utama, salah satu tanda kehormatan tertinggi negara.
Orang Dekat di Kabinet dan Bantahan Haji Isam
Pengaruh Haji Isam juga disebut merambah kabinet. Sepupunya, Andi Amran Sulaiman, kembali dipercaya menjadi Menteri Pertanian. Dudy Purwagandhi, mantan CEO maskapai Jhonlin Air Transport, diangkat menjadi Menteri Perhubungan.
Investigasi Tempo juga menyebut Haji Isam ikut melobi partai politik agar menyerahkan jatah kursi menteri kepada orang-orang kepercayaannya, termasuk mendorong Dody Hanggodo yang pernah bekerja di PGUN menjadi Menteri Pekerjaan Umum.
Haji Isam membantah keras. Dalam keterangan pers pada Mei 2025, ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam pemilihan menteri, karena hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Menurutnya, para menteri dipilih karena kemampuan dan profesionalitas, bukan karena kedekatan dengan dirinya.
Kedekatan dengan kekuasaan inilah yang membuat sebagian publik bertanya apakah kredit jumbo dari bank negara ini murni keputusan bisnis. Hingga kini, belum ada bukti yang menunjukkan adanya intervensi politik dalam persetujuan kredit tersebut.
Mandiri: Semua Sesuai Aturan
Bank Mandiri berkukuh seluruh proses sudah dijalankan sesuai ketentuan. Bank menyebut keputusan kredit mengacu pada tiga pilar penilaian kualitas kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar. Penggunaan saham sebagai agunan tambahan pun diklaim sesuai Pasal 4 POJK Nomor 40 Tahun 2017 serta kebijakan internal bank.
Adhika Vista menegaskan, prinsip kehati-hatian diterapkan dalam setiap penyaluran kredit, mulai dari analisis kelayakan usaha, kemampuan bayar debitur, kecukupan agunan, hingga manajemen risiko secara menyeluruh. Bank juga mengklaim telah menguji ketahanan kemampuan bayar Jhonlin lewat analisis sensitivitas, memantau penggunaan dana agar sesuai tujuan, dan memastikan total agunan melebihi nilai kredit yang diberikan.
BEI Angkat Tangan, Bola di Regulator
Bursa Efek Indonesia menyatakan kewenangannya terbatas. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa bursa hanya berwenang soal keterbukaan informasi emiten. Urusan boleh tidaknya saham digadaikan sebagai jaminan kredit, menurutnya, merupakan transaksi di luar pasar modal dan menjadi ranah pengaturan perbankan. BEI juga menegaskan tidak berwenang membatalkan transaksi gadai saham tersebut.
Dengan begitu, bola kini ada di tangan regulator perbankan. Publik menanti apakah OJK akan menelisik lebih jauh kredit Rp40 triliun ini, atau cukup berpegang pada penjelasan manajemen Bank Mandiri.
Satu hal jelas: ketika bank milik negara menyalurkan puluhan triliun rupiah kepada salah satu penyokong utama kampanye Presiden, tuntutan transparansi bukan lagi sekadar soal angka di laporan keuangan. Ini soal kepercayaan publik terhadap tata kelola uang negara.
Artikel ini dihimpun dari keterbukaan informasi Bank Mandiri di BEI serta pemberitaan Kompas, Bisnis.com, Katadata, Kontan, Suara.com, Investortrust, Fortune Indonesia, CNBC Indonesia, Liputan6, Tempo, Asia Sentinel, dan Indonesia at Melbourne.
